Author Archives: apli-web

  • 0

(English) Pengumuman Pengurus APLI

Surat Edaran Pengumuman Pengurus APLI
Priode 2016-2018

Pengumuman Pengurus APLI


  • 0

Industri Penjualan Langsung Prospektif

Tags : 

PERDAGANGAN

Industri Penjualan Langsung Prospektif

Kompas, 21 April 2016

Penulis: (CAS)

Hal: 18

JAKARTA, KOMPAS — Industri penjualan langsung dinilai cukup prospektif untuk berkembang lebih jauh di Indonesia. Hal ini ditopang bonus demografi penduduk yang didominasi warga berusia muda dan produktif serta perkembangan kelas menengah di Indonesia.

“Sebanyak 70 persen penduduk Indonesia berusia produktif. Kondisi seperti ini jarang terjadi. Jepang pernah mengalaminya pada tahun 1950 dan mampu menggunakan momentum besarnya jumlah usia produktif itu,” kata Ketua Umum Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (Apli) Djoko Hartanto Komara, Rabu (20/4), di Jakarta.

Bonus demografi di Indonesia diperkirakan memuncak pada 2030 sebelum kemudian menurun. Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dari bonus demografi ini adalah 60 persen dari penduduk berusia produktif tersebut belum siap bekerja.

“Selain tingkat kesejahteraan, industri penjualan langsung bisa menjadi salah satu jawaban untuk meningkatkan sumber daya manusia karena ada pelatihan di setiap jenjang,” kata Djoko.

Merujuk data World Federation Direct Selling Association, total nilai industri penjualan langsung di seluruh dunia pada 2014 sebesar 182,823 miliar dollar AS. Nilai transaksi penjualan langsung ini naik sekitar 14 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hanya saja, kontribusi nilai industri penjualan langsung ini belum merata. Lima negara penyumbang terbesar di industri penjualan langsung global adalah Amerika Serikat yang berkontribusi sekitar 19 persen, Tiongkok 17 persen, Jepang 9 persen, Korea Selatan 9 persen, dan Brasil 7 persen.

Nilai Rp 12,6 triliun

Pada 2014, industri penjualan langsung di Indonesia melibatkan sekitar 11,74 juta penjual langsung. Rata-rata pertumbuhan tahunan industri penjualan langsung di Indonesia periode 2011-2014 sebesar 11,3 persen. “Nilai industri penjualan langsung di Indonesia pada 2014 sekitar Rp 12,6 triliun,” kata Djoko.

Djoko menuturkan, Apli telah mengusulkan agar pasal tentang larangan money game atau skema piramida dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hal ini karena skema piramida tersebut kerap disamakan dengan praktik penjualan langsung. Ini membuat penetrasi penjualan langsung menjadi terkendala.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Apli Andam Dewi menuturkan, di Indonesia diperkirakan ada lebih dari 300 perusahaan yang bergerak dalam industri penjualan langsung. Sekitar 200 perusahaan di antaranya sudah memiliki surat izin usaha penjualan langsung (SIUPL). Sebanyak 86 perusahaan penjualan langsung merupakan anggota Apli.

“Saat ini Apli terus menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang industri penjualan langsung dan perbedaannya dengan money game,” kata Andam Dewi.

Apli mendata delapan ciri-ciri penjualan langsung legal. Pertama, perusahaan penjualan langsung legal harus memiliki SIUPL dan izin edar produk yang dikeluarkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan, dan lainnya.

Kedua, setiap perusahaan penjualan langsung legal harus memiliki produk yang diperdagangkan atau diperjualbelikan. Ketiga, skema bisnis ditekankan pada penjualan produk dan bukan peringkat.

Keempat, pembayaran komisi didasarkan pada penjualan produk dan bukan kuantitas perekrutan. Kelima, anggota industri penjualan langsung masih bisa mendapat penghasilan dari penjualan produk meski tanpa merekrut.

Keenam, perusahaan penjualan langsung legal mempunyai sistem pengembalian produk yang rasional. Ketujuh, produk yang didagangkan perusahaan penjualan langsung memiliki nilai pasar wajar. Kedelapan, produk tersebut bernilai lebih sehingga menarik dibeli atau dikonsumsi masyarakat luas.


  • 0

PENDIRI DAN PELAKU APLI

Tags : 

pak edi budiman

Wawancara Eksklusif dengan

Eddy Budhiman

Jika saat ini di Indonesia kita mengenal APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) sebagai tempat bernaungnya perusahaan – perusahaan DS/MLM dalam menjalankan bisnis, maka jauh sebelumnya, tepatnya pada tahun 1984, organisasi yang pertama kali berdiri adalah IDSA (Indonesia Direct Sales Association) yang didirikan oleh Bapak Eddy Budhiman. Saat pertama kali mendirikan IDSA (Indonesia Direct Sales Association), Bapak Eddy Budhiman masih bergabung di PT. Tigaraksa.

Sejak tahun 1970an, Bapak Eddy Budhiman selalu mewakili Indonesia dan PT. Tigaraksa untuk menghadiri pertemuan – pertemuan internasional yang diadakan oleh World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) setiap tahunnya guna membahas perkembangan dan kemajuan dunia direct selling. Saat itu beberapa kali Bapak Eddy Budhiman diminta dan ditunjuk untuk menjadi perwakilan asosiasi penjualan langsung di Indonesia, dan beberapa kali pula beliau menolak.
Seiring berjalannya waktu, dan atas permintaan dari
Mr. Robert King, Chairman of WFDSA, akhirnya pada tahun 1984, Bapak Eddy Budhiman setuju dan menyanggupi untuk menjadi pendiri dan Ketua Umum IDSA (Indonesia Direct Sales Association).

Bapak Eddy Budhiman pun mengawali berdirinya IDSA di Indonesia dengan membuat logo IDSA yang hingga kini masih digunakan oleh APLI. Pada logo IDSA, Bapak Eddy Budhiman menggunakan Candi Borobudur yang dimaksudkan untuk menonjolkan identitas Indonesia. Dan Borobudur sendiri berbentuk seperti segitiga yang posisi atasnya mengerucut. Bentuk ini dimaksudkan sebagai harapan agar seluruh anggota – anggota dapat bersatu dalam satu titik tujuan.

Pada awal berdirinya IDSA hanya beranggotakan 5 perusahaan, yakni 3 perusahaan buku, 1 perusahan lingerie dan AVON. Kemudian baru diikuti oleh CNI dan Oriflame. Pada saat itu, tugas IDSA sendiri pada saat itu adalah melayani dan membantu perusahaan – perusahaan DS/MLM untuk membuka perusahaan di Indonesia. Awal menjalankan IDSA tidaklah mudah karena dulu, perusahaan – perusahaan DS/MLM masih memikirkan alasan mengapa harus bergabung dengan IDSA . Selain itu, akan dikenakan biaya keanggotaan untuk bergabung menjadi anggota IDSA dan akan terikat dengan kode etik penjualan yang sesuai dengan peraturan IDSA.
Kembali ke tahun 1980-an. Diceritakan oleh Bapak Eddy Budhiman, pada saat itu perusahaan – perusahaan DS/MLM sangat kacau. Perekrutan – perekrutan yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan DS/MLM sangat memaksa publik hingga akhirnya mendapatkan citra yang buruk. Karena kericuhan ini, maka IDSA akhirnya menerapkan kode etik yang lebih ketat lagi untuk mengatasi kenakalan-kenakalan yang dilakukan perusahaan-perusahaan DS/MLM dahulu. Hal inilah yang membuat IDSA semakin kesulitan menarik perusahaan DS/MLM untuk bergabung sebagai anggota.

Selama dipimpin oleh Bapak Eddy Budhiman, IDSA tidak memiliki kepengurusan seperti saat ini di APLI. Semuanya dilakukan oleh Bapak Eddy Budhiman sebagai Ketua Umum dan Bapak Yusuf dari Perusahaan Buku Britannica sebagai Wakil Ketua. Dari 5 anggota akhirnya IDSA berkembang dengan 54 anggota yang terdaftar.

Sampai akhirnya pada tahun 1992, Bapak Eddy Budhiman mengalihkan kepengurusan IDSA kepada Bapak Helmy Attamimi yang menjabat sebagai Ketua Umum sampai dengan 2012 dan kini menjadi penasihat APLI.

 

Helmy_1

Kenangan Wawancara Eksklusif dengan

Alm. Helmy Attamimi

Dengan kerja keras dan kerja sama, semoga banyak tantangan dapat diatasi. Semoga!”
Demikian kira-kira sepenggal kalimat yang kami kenang dari wawancara dengan Pak Helmy Attamimi (Alm) seorang tokoh yang terkenal di dunia Multi Level Marketing, yang hingga akhir hayatnya beliau aktif menjabat sebagai penasehat APLI. Semasa hidupnya beliau adalah seorang ayah yang menerapkan disiplin tinggi kepada anak-anaknya dan juga seorang pengusaha yang sukses dalam menjalankan bisnis yang dipercayakan kepadanya.

APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) berdiri pada tahun 1984. Berawal dari kunjungan yang dilakukan oleh Pak Eddy Budhiman yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Umum IDSA (Indonesia Direct Sales Assosiation) ke kantor tempat kerja beliau adalah menjadi awal pertemuan keduanya. Hubungan ini terus berlanjut karena pada saat itu perusahaan beliau sudah menjadi anggota IDSA.

Seiring berjalannya waktu, Pak Eddy Budhiman merasa sudah saatnya IDSA mengalami reformasi. Oleh sebab itu, Pak Eddy Budhiman mengamanatkan posisi Ketua Umum IDSA kepada Pak Helmy Attamimi.

Sebagai Ketua Umum yang baru, Pak Helmy Attamimi menghadiri seminar tahunan WFDSA yang diadakan di Berlin tahun 1993. Disana, beliau menyadari bahwa asosiasi di India pun menggunakan nama yang sama, IDSA (India Direct Selling Assosiation). India sudah lama bergabung dengan WFDSA dan bahasa pengantarnya pun adalah bahasa Inggris sehingga India lebih berhak menggunakan nama IDSA tersebut. Oleh sebab itu, sepulangnya dari Berlin, Pak Helmy Attamimi memikirkan nama apa yang tepat untuk menggantikan nama IDSA. Setelah lama berpikir dan berdiskusi, untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan bangga berbahasa Indonesia, maka diputuskan IDSA berubah menjadi APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) sebagai nama yang tepat untuk menggantikan IDSA (Indonesia Direct Sales Assosiation). Walaupun nama IDSA sudah diubah menjadi APLI, akan tetapi logo yang digunakan tetap menggunakan logo IDSA.

Pada awal berdirinya APLI, Pak Helmy tidak serta merta menerima posisi menjadi Ketua Umum. Beliau masih berusaha untuk mencari orang yang lebih terpanggil guna menjalankan dan membesarkan APLI ke depannya. Beberapa kali beliau mencoba menawarkan posisi tersebut kepada beberapa orang, tetapi ditolak dengan alasan kesibukan dan beban tanggung jawab masing-masing. Karena banyaknya yang menolak tawaran ini, maka akhirnya oleh anggota asosiasi beliau ditunjuk menjadi Ketua Umum dan terus menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum APLI hingga menjadi besar seperti sekarang.

Berdirinya APLI bukanlah perkara yang mudah pada awalnya, banyak permasalahan internal dan eksternal yang harus dibenahi serta memakan waktu bertahun-tahun. Sebagai Ketua Umum APLI yang menjabat selama 20 tahun, banyak selentingan / desas-desus yang tidak enak mengenai posisi beliau yang tidak tergantikan. Oleh sebab itu, Pak Helmy meminta diadakan sistem demokrasi dalam pemilihan Ketua Umum. Namun rupanya, beliau selalu terpilih dan dipercaya kembali menjadi Ketua Umum secara berturut-turut hingga 20 tahun.

Ada satu pernyataan beliau yang menarik, yaitu bahwa MLM adalah bagian dari direct selling dan bukan kebalikannya. Pak Helmy juga menekankan pentingnya kode etik dalam dunia MLM.

Kalau kita tanyakan kepada beliau tentang apa tantangan yang paling berat selama memimpin APLI, maka jawabannya sangat singkat, “ketika menjadikan semuanya satu dan mencegah terjadinya konflik”. Itulah yang diterapkan Almarhum selama 20 tahun memimpin APLI. Walhasil, kini APLI telah berkembang menjadi organisasi yang sangat kuat.

Sepanjang perjalanan beliau membesarkan APLI selama kurun 20 tahun ini, banyak hal yang sudah dihasilkan beliau bagi perkembangan perusahaan-perusahaan MLM/DS di Indonesia. Salah satu hal luar biasa yang di lakukannya adalah kemampuan untuk menyatukan APLI dengan Pemerintah sehingga dikeluarkannya Peraturan Menteri No.32 mengenai MLM/DS. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan di luar negeri, di mana MLM/DS masih berseberangan dengan pihak pemerintah.

Selamat jalan Bapak Helmy Attamimi. Jasa-jasa beliau untuk APLI dan perkembangan industri DS/MLM akan terus dikenang.

 

_MG_014822

Wawancara Eksklusif dengan

Koen Verheyen

NN (Network News): Merupakan suatu kehormatan untuk mewawancarai salah satu pendiri APLI. Sejauh perkembangan APLI selama 30 tahun Pak Koen berada dalam industri direct selling Indonesia. Bagaimana sejarah Bapak dengan APLI?

KV (Koen Verheyen): Saya bergabung dengan Oriflame pada tahun 1986. Saat itu Oriflame adalah MLM pertama di Indonesia. Pada Maret 1986 di Indonesia hanya ada beberapa perusahaan direct selling. Saat itu, Oriflame masih mencari-cari asosiasi yang menaungi industri direct selling di Indonesia. Selanjutnya saya ikut meeting IDSA (Indonesia Direct Selling Association) di Chase Plaza, yang merupakan kantor Pak Eddy Budhiman ketua APLI pertama. Sejak pertama kali meeting IDSA, saya diajak mengikuti kepengurusannya. Saya didelegasikan sebagai Public Relation-nya. Peristiwa ini sudah hampir 30 tahun lalu jadi saya sudah agak lupa apa detailnya. Tapi yang pasti saat itu struktural masih belum tertata jelas, meeting juga belum terjadwalkan secara rutin.

Pada tahun 1987, IDSA mengikuti World Congress WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations) di Singapura. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk ikut karena lokasinya dekat. Waktu itu saya berangkat bersama Pak Abrian Natan (CNI), Pak Eddy Budhiman, dan beberapa pengurus lainnya. Ketua WFDSA saat itu Mr. Suzuki dari Jepang dari Pola Cosmetic yang kemudian pada World Congress itu digantikan oleh perwakilan MLM Natura dari Brazil. Adapun selanjutnya World Congress lebih banyak diselenggarakan di Amerika Latin.
NN: Tantangan paling berat saat itu apa Pak?
KV: Tidak ada yg mengerti direct selling. Tidak ada regulasi yang mengatur mengenai industri ini. Bahkan belum ada campur tangan pemerintah.

NN: Bagaimana proses pergantian nama IDSA menjadi APLI dan kapan itu terjadi?
KV: Pada World Congress WFDSA di Berlin, Jerman pada 1993 ada papan dari semua anggota di seluruh dunia. Ada dua IDSA yaitu India dan Indonesia. Pada saat itu juga ada gerakan untuk menggunakan Bahasa Indonesia sebagai brand. Sejak itulah nama IDSA berubah menjadi APLI. IDSA resmi menjadi APLI sejak 1994.

NN: Pada 10 tahun pertama apa saja kegiatan APLI?
KV: Sepuluh tahun itu kegiatan APLI lebih fokus kearah masalah internal dengan tujuan perusahaan tunduk pada payung hukum yang ada di Indonesia untuk menjaga kepercayaan pemerintah. Saat itu anggotanya hanya 12 – 15 perusahaan.

NN: MLM sedang growing di Indonesia pada tahun 1990 – 2000-an, tantangan apa yang dihadapi APLI?
KV: Banyak perusahaan Indonesia yang ingin mencoba direct selling karena sedang booming. Namun kemudian berhenti begitu saja karena tidak memiliki pengalaman. Oleh karena itu, banyak juga yang mempengaruhi iklim MLM di Indonesia secara negatif. Ini terjadi karena mereka tidak memikirkan nasib distributor yang telah meluangkan waktu, tenaga dan biaya untuk mengembangkan bisnis mereka. Di dalam kode etik pun belum ada yang melindungi distributor. Saat ini yang ada hanya kewajiban perusahaan untuk membayar kompensasi, tapi belum ada perlindungan distributor untuk kedepannya.

NN: Bagaimana proses pengawasan terhadap MLM/DS selama ini?
KV: Anggota APLI harusnya menjadi yang pertama dalam mematuhi peraturan yang ada. Bahkan mereka mempunyai peraturan internal yang lebih ketat didalamnya. Harusnya kalau tidak bisa jadi anggota APLI, maka tidak bisa mendapatkan SIUPL. APLI dapat mengawasi anggotanya, sehingga ke depannya keanggotaan APLI mampu menjadi ‘jaminan’ bagi semua pihak.

NN: Bagaimana Anda menyikapi tantangan pada industri direct selling saat ini?
KV: Tantangan merupakan peluang untuk menjadi lebih baik. Konsumen sekarang dengan konsumen 10-20 tahun berbeda. Yang sekarang lebih kritis. Konsumen sekarang mampu untuk menilai. Perusahaan harus mampu memastikan bahwa mereka dapat memuaskan konsumennya. Konsumen konvensional mempunyai sedikit informasi dari label dan keterangan dari iklan, sedangkan informasi direct selling bisa lebih dijabarkan lebih detail dari sekedar label dan iklan . Di sinilah pentingnya peranan training-training. Direct selling bukan hanya to educate saja tapi juga to satistify konsumen. “No direct selling without consumer”

NN: Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap industri direct selling?
KV: Sekarang pemerintah jauh lebih baik karena pengertian dari bisnis kita jauh lebih luas dan detail dibanding dulu. Setiap negara ada kecenderungan untuk melindungi ekonomi negaranya dalam keadaan ketidakpastian ekonomi global sehingga akan lebih giat. Tetapi, untuk Indonesia perkembangan ekonomi 5-6% sudah cukup baik karena tidak banyak negara mampu melakukannya untuk saat ini, walaupun sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah bagi Indonesia.

NN: Bagaimana Bapak menanggapi era internet dengan industri direct selling?
KV: Era internet adalah komunikasi shifting. Yang tidak akan hilang adalah person to person. Internet adalah channel untuk transaksi dengan sedikit informasi, tetapi tetap harus menjaga person to person-nya.

NN: Apa impian Bapak Koen kedepannya untuk APLI dan industri direct selling di Indonesia?
KV: Semoga ke depannya APLI dapat menjadi asosiasi yang mampu memperjuangkan perusahaan, konsumen, distributor dan negara.

NN: Hal apa yang membanggakan dari APLI menurut pandangan Bapak?
KV: Yang paling bisa ditonjolkan adalah APLI selalu menjadi narasumber pemerintah untuk direct selling. Ilmu yg dibagikan bukan hanya untuk kepentingan pribadi melainkan juga untuk kepentingan industri di Indonesia.

NN: Apa yang membuat Bapak bertahan dengan APLI dan industri direct selling selama 30 tahun terakhir ini?
KV: Saya bertahan karena passion saya di industri ini. Di industri ini peluang yang ditawarkan mampu mengubah kehidupan orang banyak. Setiap manusia punya kemampuan menjual tetapi apakah setiap orang mau menjual? Nah, disinilah seninya direct selling. Jadi waktu yang diluangkan adalah kunci keberhasilan di industri ini. “If you can’t motivated yourself you can’t motivated others”. Jadi semuanya tergantung ke diri sendiri. Jadi setiap orang yang bergabung di Industri ini harus bisa memotivasi dirinya sendiri.

NN: Bagaimana prospek direct selling/multi level company (DS/MLM) kedepannya?
KV: Kita lihat populasi Indonesia tinggi tentu saja peluangnya tinggi.

NN: Ada pesan singkat untuk mengakhiri wawancara ini?
KV: Yang dikejar pada visi perusahaan adalah membantu orang lain mewujudkan hidup yg lebih baik, sehingga yang diperoleh nantinya adalah profit. Jadi jangan sampai terbalik prinsip itu.


  • 4

5 Mitos Keliru tentang Direct Sales

Mitos 1

99% pelaku usaha direct sales mengalami kerugiaan dan tidak berhasil

DS/MLM sendiri merupakan bidang usaha yang melindungi distributor dan konsumennya dengan Undang Undang dan kode etik, yang memberikan perlindungan kepada pelaku dan konsumen dengan “jaminan pembelian kembali (buyback guaranty)” dan bila Anda terlibat dalam perusahaan DS/MLM yang sah dan merupakan anggota APLI, maka Anda tidak perlu khawatir mengalami kerugian yang dimaksud. Perusahaan MLM/DS juga diwajibkan menyediakan pelatihan berkala agar distributor mampu mengelola usaha hingga mencapai sukses.

FAKTA :
Ada sekitar 92 juta pelaku usaha MLM di dunia, jumlah tersebut berkembang dari waktu ke waktu. 91% pelaku usaha MLM mengaku puas dengan pendapatan mereka atau mendapatkan keuntungan melebihi harapan mereka. (survey oleh Research International, Inc)

Mitos 2

Kunci sukses berhasil dalam direct sales adalah perekrutan anggota sebanyak banyaknya, lebih penting daripada penjualan kepada konsumen dan pelayanan

Tidak diragukan, perekrutan distributor merupakan elemen penting dalam DS/MLM, seperti usaha expansi dalam bisnis konvensional. Dalam DS/MLM mencari cara melebarkan bisnis Anda, merekrut yang lain dan menjadi mentor (Leader) adalah penting. Namun perekrutan tidak membuat Anda seketika sukses dalam bidang direct sales. Sebuah marketing plan / rencana kompensasi memerlukan penjualan produk untuk menjalankan rencana kompensasi itu sendiri. Baik penjualan tersebut dilakukan Anda ataupun grup Anda.

FAKTA :
Di Amerika terdapat 150 juta konsumen direct sales dalam satu tahun, hanya 15,6 juta diantaranya distributor, menyisakan banyak ruang untuk distributor untuk berkembang dan mengambil keuntungan (survey MORPACE International. Inc)

Mitos 3

Mereka yang terlibat bisnis direct sales karena ingin mendapatkan uang dengan mudah

Banyak alasan yang menjadikan Anda untuk menjalankan bisnis direct sales. Mulai dari hanya mencari uang tambahan hingga menjadikan direct sales sebagai profesi utama atau hanya terlibat untuk mendapatkan produk dengan harga diskon.

FAKTA :
Direct sales adalah bisnis serius yang menghasilkan pendapatan dari jutaan hingga milyaran rupiah per distributor. Namun jangan mudah percaya kepada orang yang menyakinkan Anda bahwa dalam beberapa saat Anda menjadi kaya raya dengan sedikit usaha ataupun dengan melakukan investasi uang. Jangan pula percaya kepada orang yang menyatakan dengan bergabung saja sudah menghasilkan puluhan atau ratusan juta rupiah.

Direct sales adalah bisnis yang mengharuskan berinvestasi waktu dan tenaga sedemikian rupa hingga satu saat Anda sukses mencapai rancangan dan target yang disediakan. Perbedaan pada bisnis ini dengan bisnis lain adalah Anda mendapatkan kesempatan yang sama pada setiap orang untuk sukses dan keberhasilan bisnis tergantung kepada keseriusan Anda menjalani bukan pada kekuatan modal.

Dilain pihak, bisnis ini juga memungkinkan Anda dengan jelas melihat jenjang karier yang dapat diraih dan membuat estimasi pendapatan yang akan didapat.

Perusahaan direct sales yang sah terikat dengan kode etik yang jelas dalam menyampaikan potensi pendapatan dan setiap perusahaan harus menjalankan kode etik yang telah digariskan oleh pemerintah melalui perundangan dalam rangka perlindungan konsumen.

Mitos 4

DS/MLM hanya menghasilkan uang bagi mereka yang berada diposisi teratas

Mitos diatas sama seperti membandingkan berapa banyak karyawan upah minimum yang kemudian hari menjadi CEO sebuah perusahaan.

FAKTA :
Perusahaan yang memiliki rencana kompensasi yang baik atau “marketing plan” mampu memberikan pendapatan yang sesuai terlepas dari peringkat yang dicapai. Besarnya pendapatan berasal dari upaya yang dikeluarkan bukan dari peringkat.

Mitos 5

Skema Piramid / Money Game identik dengan MLM/DS

Sebuah struktur organisasi tidak bisa dijadikan patokan legalitas, bila iya maka struktur organisasi baik berupa swasta ataupun pemerintahan adalah ilegal, karena semakin tinggi peringkat akan semakin kerucut posisi yang tersedia sehingga terbentuk piramid.

FAKTA :
Sebuah skema disebut illegal bila tidak memiliki produk / layanan yang dijual dan dibayar berdasarkan perekrutan bukan berdasarkan penjualan.

MLM/DS yang benar adalah mereka memberikan bonus/komisi berdasarkan volume penjualan, sedangkan perekrutan sendiri berfungsi membesarkan volume pendapatan yang berasal dari volume penjualan grup.

Perusahaan MLM/DS yang legal wajib memberikan jaminan pembelian kembali “buy back guaranty” dan tidak melakukan penimbunan produk “inventories requirement”


  • 3

Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

piramidaAPLI telah memperjuangkan agar Indonesia mempunyai undang-undang anti money game sejak lama, yakni sejak saya aktif di pengurus APLI tahun 2006. APLI sudah memperjuangkan ini bahkan jauh sebelum tahun 2006. Awal cita-citanya adalah mempunyai undang-undang tersendiri yang memerangi money game. Namun, banyak yang pesimis akan hal ini hingga menyebutnya mission imposible. Waktu saya menjadi Ketua Taskforce anti money game APLI tahun 2011, undang-undang ini dibentuk dengan tujuan membuktikan kepada regulator dan legislatif bahwa money game berbahaya. Kami berharap bisa membentuk undang-undang, atau setidaknya Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen).Tidak ada akar rotan pun jadi. Namun jika dalam bentuk PP atau Permen, maka sanksinya tidak dapat berbentuk pidana, hanya sanksi perdata saja. Hal ini, kurang memberikan efek jera bagi pelakunya.

Pada tahun 2013 disaat saya baru menjabat ketua umum APLI, melalui pembicaraan dengan Pak Ardiansyah Parman di Hotel Borobudur bulan April 2013, diketahui bahwa pemerintah sedang membuat Rancangan Undang-Undang Perdagangan. Selama ini produk hukum yang setara undang-undang di bidang perdagangan adalah hukum kolonial Belanda Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 yang lebih banyak mengatur peizinan usaha. Saya melihat ini adalah suatu titik terang dan kesempatan emas bagi APLI untuk mengusulkan memasukan beberapa pasal untuk memerangi money game.

Ada sebagian kecil kalangan regulator yang berpendapat bahwa perjuangan APLI dalam meng”gol”kan undang-undang anti money game merupakan upaya dari sekelompok pengusaha yang tergabung di APLI agar usahanya di lindungi. Untuk menepis pendapat yang salah ini, melalui berbagai kesempatan pertemuan dengan para pengambil keputusan dan saat pertemuan membahas revisi DIN (Daftar Investasi Negatif) tanggal 3 Mei 2013 berkaitan dengan AFTA yang dihadiri oleh 14 kementerian, KADIN dan 19 asosiasi berbagai bidang saya sampaikan data bahwa pada tahun 2012 seluruh perusahaan penjualan langsung (dengan jumlah 160 perusahaan) yang telah mengantongi SIUPL yang terdaftar di BKPM, memiliki total omzetnya sebesar 10,2 triliun rupiah selama satu tahun. Di lain pihak, satu perusahaan money game memiliki omzet 16,5 triliun dalam 1-2 tahun, bahkan ada yang sampai 18 triliun. Bisa dibayangkan perputaran uang money game jauh lebih besar, dan korbannya adalah sebagian besar masyarakat umum. Hanya sebagian kecil saja masyarakat MLM yang terlibat. Hal ini bisa dilihat bahwa korban langsung adalah masyarakat umum sedangkan korban tidak langsung adalah industri penjualan langsung yang image-nya menjadi negatif, karena banyak perusahaan money game yang berkedok perusahaan penjualan langsung/MLM. Dengan melibatkan dana sebesar itu sudah bisa masuk ke dalam kepentingan nasional bangsa ini yang segera harus di buat pencegahannya.

Dengan upaya-upaya tersebut akhirnya regulator dapat diyakinkan bahwa undang-undang anti money game sangat perlu dibuat guna dalam melindungi masyarakat. Saya masih ingat pada pukul 21.00 saya ditelepon regulator yang menanyakan apa usul APLI dalam memerangi money game yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Perdagangan. Regulator juga meminta hal ini disampaikan esok pada pukul 10.00 dalam sebuah rapat di Kemendag yang akan membahas tentang RUU Perdagangan. Telepon itu memberikan saya semangat yang luar biasa, karena pertanyaan inilah yang APLI perjuangkan bertahun-tahun lamanya yang membuat saya dan Pak Bayu Riono lembur sampai tengah malam untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi industri penjualan langsung.

Namun ternyata, yang diminta adalah dalam bentuk usulan pasal-pasal, sehingga perlu beberapa waktu untuk merumuskan. Sayang, ini akhirnya terlambat karena materi RUU Perdagangan, juga Daftar Investasi Masalah telah selesai diproses pemerintah dan telah diberikan kepada DPR untuk dipelajari. Jadi, untuk saat ini sudah tertutup kemungkinan usulan APLI bisa masuk melalui pemerintah. Dan kesempatan yang tersisa hanya masuk melalui DPR. Saya ingat waktu task force membedah kasus TVI. Saat itu, APLI melibatkan Komisi III dan Komisi VI DPR.

Di saat saya sedang dalam proses menghubungi DPR, tiba-tiba teman lama saya Ibu Tina Silaen menelepon pada Jumat pagi menanyakan kabar dan menyampaikan bahwa suami beliau, Pak Sukur Nababan ingin bertemu dengan saya sebagai ketua umum APLI pada sore itu juga. Namun sayang, saat itu saya sudah memiliki janji lain. Akan tetapi, karena Pak Sukur menelepon langsung dan menyatakan bahwa pertemuan tersebut sangat mendesak, jadilah kami bertemu pukul tiga sore. Kebetulan Pak Sukur Nababan adalah anggota DPR Komisi VI dan beliau merupakan pelaku aktif di Industri penjualan langsung. Beliau mempunyai visi yang sama dengan saya dan APLI dalam memerangi dan mencegah praktik money game, demi melindungi masyarakat Indonesia secara nasional. Beliau orang yang tepat. Kalau beliau bukan pelaku industri penjualan langsung, bisa dibayangkan saya akan memerlukan waktu lagi untuk menjelaskan dan menyakinkannya, yang tentunya akan terlambat. Walaupun beliau mengundang saya untuk keperluan lain, tapi usulan APLI untuk memberantas money game dan perlindungan terhadap produk-produk penjualan langsung dalam RUU Perdagangan menjadi menu utama perbicangan kami yang memakan waktu kurang lebih 5 jam. Kami membahas definisi piramida. Memang ini semua gerakan dari tangan Tuhan yang membantu saya. DIM (Daftar Investasi Masalah) untuk RUU Perdagangan yang seharusnya diberikan pada Sabtu pagi, akhirnya diundur hingga hari Senin, sehingga saya memiliki waktu dua hari untuk mematangkan rumusan pasal-pasalnya. DIM berhasil diselesaikan pada hari Sabtu. Namun, setelah diskusi dengan Dewan Komisioner APLI, beberapa perubahan diusulkan. Materi ini pun dimatangkan pada hari Minggu, sehingga tepat hari Senin bisa saya sampaikan kepada Pak Sukur Nababan.

Adapun landasan pemikiran dan usulan APLI tentang pasal-pasal anti piramida (istilah yang mengantikan money game, dipilih setelah melakukan studi yang panjang, semua negara pun menggunakan istilah ini untuk merujuk pada money game), sebagai berikut:

  1. Praktik Skema Piramida
    Banyak pelaku yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mengecoh dan menjanjikan keuntungan instan tanpa perlu bekerja. Mereka mengambil dana dari masyarakat dengan cara mengajak bergabung dalam kegiatan usaha yang berkedok penjualan langsung berjenjang. Pada praktiknya keuntungan/bonus yang dibagikan berasal dari biaya yang dikumpulkan dari orang yang bergabung kemudian, untuk membayar orang yang merekrutnya bersama dengan jaringan diatasnya. Konsep ini dikenal dengan skema Piramida. Misalnya dengan perbandingan 1:5, maka untuk membayar bonus 1 orang diperlukan uang setoran dari 5 orang yang bergabung, kemudian untuk membayar 5 orang, diperlukan uang dari 25 orang yang bergabung, dst. Dengan begitu, suatu saat jumlah uang yang masuk dari orang baru tidak mencukupi kecepatannya untuk membayar orang yang telah masuk kemudian. Di situlah titik kebangkrutan atau bom waktu telah meledak. Pelaku yang melakukan praktik ini sudah menyadari dari awal dan akan membawa kabur uang yang terkumpul sebelum bom waktu tersebut meledak. Sementara dalam usaha penjualan langsung berjenjang yang benar, bonus didapatkan dari produk yang terjual. Selama ini, tidak ada peraturan seperti itu. Praktik tersebut diketahui setelah adanya delik aduan. Itu berarti penipuan sudah terjadi dan tidak bisa diatasi apalagi dicegah. Oleh karena itu kami menilai perlu adanya peraturan yang dapat memberikan efek jera dan hukuman serta dapat menghentikan praktik ini sebelum jatuh banyak korban dan semuanya terlambat. Praktik tersebut, telah banyak masyarakat yang dirugikan dengan cara: Menarik dana dari masyarakat dengan cara menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu dekat. Padahal keuntungan yang dijanjikan tersebut diambil dari uang pendaftaran orang yang bergabung kemudian. Pendaftaran dijadikan kedok sebagai penarik dana dari masyarakat. Uang pendaftaran dalam jumlah besar dengan dipaketkan bersama produk yang harganya tidak sebanding nilainya dengan uang yang disetorkan, sehingga produk dijadikan sebagai kedok penarik dana besar pendaftaran. Korban langsung dari praktik ini adalah masyarakat luas yang dalam sejarah dirugikan sampai jumlah triliun rupiah sehingga dapat digolongkan kepada kepentingan nasional. Sementara pelaku usaha penjualan langsung berjenjang menjadi korban tidak langsung. Citra pelaku usaha ini menjadi negatif di mata masyarakat.
  2. Perlindungan produk-produk yang dipasarkan dengan sistem penjualan langsung (direct selling).
    Tidak adanya regulasi untuk melindungi pengusaha-pengusaha kecil mandiri dalam melakukan usahanya, secara direct selling. Praktik direct selling adalah penjualan secara langsung dengan tujuan melindungi pengusaha kecil mandiri dari pengusaha retail konvensional yang menjual dalam sistem gerai-gerai seperti toko, supermaket, mini market, dsb.
    Dalam sistem penjualan retail konvensional para gerai bersifat pasif menunggu pembeli datang, sehingga untuk memberikan pengenalan terhadap produk diperlukan strategi marketing komunikasi massa dimana hal ini memerlukan biaya yang telah diperhitungkan dalam harga produknya.
    Sementara dalam sistem pemasaran direct selling walaupun komunikasi massa tetap diperlukan, tetapi masih tetap dapat berjalan, karena tenaga-tenaga penjualnya bersifat aktif menjemput pembeli dan menerangkan manfaat, cara pakai, dan kelebihan dari produknya. Jika suatu produk telah tergarap dengan baik oleh sistem direct selling sehingga pemahaman (awarness) produk dikenal luas oleh masyarakat maka sudah seharusnya produk tersebut tetap dipasarkan eksklusif dengan sistem direct selling sehingga jerih payah para tenaga pemasarnya yang telah bergerilya bertahun-tahun tidak dirugikan oleh para gerai-gerai umum. Maka diperlukan adanya regulasi yang melindungi para pengusaha kecil mandiri agar produk-produk yang dijual secara direct selling tidak diperbolehkan dijual digerai-gerai konvensional. Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, kami mengusulkan, adanya suatu peraturan yang melindungi, terhadap: (note: tulisan yang di cetak miring dan tebal merupakan tambahan yang kami maksud)
  • Pengakuan sistem pemasaran penjualan langsung berjenjang secara harafiah pada RUU Perdagangan:

APLI mengusulkan penambahan pada Rancangan Undang-Undang RI tentang Perdagangan, sebagai berikut:

1) Penambahan pada Pasal 5 menjadi:
Distribusi barang dan/atau jasa yang perdagangannya
secara langsung atau tidak langsung sampai kepada
konsumen dapat dilakukan dengan sistem:
a. Perdagangan umum;
b. Waralaba;
c. Penjualan langsung;
d. Penjualan langsung berjenjang; atau
e. Sistem pemasaran lain

Kemudian diikuti penambahan pada “Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang RI tentang Perdagangan”, sebagai berikut:

Pasal 5
Huruf c
Yang dimaksud dengan “penjualan langsung” (direct selling) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa langsung ke konsumen diluar lokasi tetap penjualan eceran.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “penjualan langsung berjenjang” (Multi Level Marketing) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang dan/atau jasa kepada konsumen.

Huruf e
Yang dimaksud dengan sistem pemasaran lain adalah pemasaran selain perdagangan umum, waralaba, penjualan langsung atau penjualan langsung berjenjang.

  • Penambahan Pasal Tersendiri:
    APLI mengusulkan penambahan pasal tersendiri untuk mengatur tentang industri Penjualan Langsung dan Penjualan Langsung Berjenjang pada Rancangan Undang-Undang RI tentang Perdagangan. Pengaturan mencakup perlindungan dari skema piramida dan perlindungan produk-produk yang dipasarkan secara penjualan langsung. Di usulkan sebagai Pasal 9 sebelum masuk kepada Bagian Ketiga:

Pasal 9
(1) Distribusi barang dan/atau jasa yang perdagangannya secara langsung atau tidak langsung dilarang menerapkan sistem skema piramida.

(2) Distribusi barang dan/atau jasa yang memiliki hak distribusi eksklusif untuk di perdagangkan dengan sistem penjualan langsung dan/atau penjualan langsung berjenjang, hanya dapat dipasarkan dengan sistem penjualan langsung oleh penjual yang resmi terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung dan/atau penjualan langsung berjenjang tersebut.

(3) Distribusi barang dan/atau jasa yang memiliki hak distribusi eksklusif untuk di perdagangkan dengan sistem penjualan langsung dan/atau penjualan langsung berjenjang tidak boleh dilakukan dengan sistem seperti yang dimaksud pada huruf a,b, dan e dalam pasal 5, kecuali oleh pihak yang ditunjuk atau mendapat ijin resmi dari perusahaan penjualan langsung dan/atau penjualan langsung berjenjang tersebut.

(4) Perusahaan penjualan langsung dan/atau penjualan langsung berjenjang dapat memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memiliki hak distribusi eksklusif, namun barang dan/atau jasanya tersebut tidak termasuk yang dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal 9.

Kemudian diikuti penambahan pada “Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang RI tentang Perdagangan”, sebagai berikut:

Pasal 9 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Skema Piramida” adalah kegiatan usaha dengan nama atau istilah apapun dimana keikutsertaan mitra usaha berdasarkan pertimbangan adanya peluang untuk memperoleh imbalan yang berasal atau didapatkan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau sesudah bergabungnya mitra usaha tersebut, dan bukan dari hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa.

Definisi skema piramida ini telah digunakan dengan efektif, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No.32/M-DAG/PER/8/2008 pada pasal 1 ayat (12), bedanya hanya kata hasil diganti biaya (pada penulisan yang dicetak miring dan underline). Karena kata hasil dapat bersifat luas dan dapat menjadi rancu.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hak distribusi eksklusif” adalah hak untuk mendistribusi barang dan/atau jasa yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia, yang didapatkan melalui perjanjian dari pemilik merek dagang dan/atau memang merek dagang tersebut dimiliki sendiri.

Yang dimaksud dengan “penjual yang resmi terdaftar” adalah mitra usaha yang telah terdaftar resmi menjadi anggota perusahaan penjualan langsung dan/atau penjualan langsung berjenjang.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pihak yang ditunjuk atau mendapat izin resmi” adalah pihak yang telah mendapat izin memperdagangkan produknya dengan sistem gerai-gerai umum dan/atau yang dimaksud pada huruf a,b, dan e dalam pasal 5, yang lebih dimaksud menjadi pusat persediaan barang pada daerah-daerah tertentu untuk melayani tenaga penjual resmi maupun pemakai barang/atau jasa atau mendapat izin resmi melakukan pameran, ekpo, dsb.

Ayat (4)
Cukup Jelas

  •  Penambahan Pasal Tersendiri pada BAB XV

Ketentuan Pidana:
APLI mengusulkan penambahan ada pasal tersendiri untuk memberikan sanksi yang memberikan efek jera terhadap pelanggarnya.
Di usulkan setelah Pasal 66 pada RUU Perdagangan (jika belum bergeser karena penambahan pasal):
Pasal 67

(1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan yang dimaksud pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

(2) Setiap Pelaku Usaha yang memasarkan namun tidak mendapat ijin seperti yang dimaksud pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

(3) Setiap Pelaku Usaha yang memasarkan dengan sistem selain penjualan langsung diluar ijin seperti yang dimaksud pasal 9 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Kemudian diikuti penambahan pada “Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang RI tentang Perdagangan”, sebagai berikut:

Pasal 67
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pelaku usaha” adalah pelaku sebagai pemilik perusahaan dan/atau pelaku mitra usaha pembangun jaringan penjualan langsung berjenjang yang telah merekrut secara langsung minimal 10 orang dan/atau mempengaruhi minimal 50 orang untuk bergabung.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Itulah usulan dan landasan pemikiran original dari APLI, dan walaupun ada beberapa perubahaan kalimat dan beberapa usul pasal tidak disetujui tapi hampir 90% usulan APLI dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perdagangan yang pada tanggal 11 Febuari 2014 di putuskan melalui sidang pleno. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2014 di tandatangani oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sekarang ini APLI sedang memperjuangkan untuk mengawal dan siap membantu law inforcement pemerintah agar UU No.7 Tahun 2014 yang berkaitan dengan industri penjualan langsung dapat memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang merugikan masyarakat melalui praktik piramida. Saat ini, usaha tersebut dalam proses memberikan masukan kepada pemerintah dalam merevisi Peraturan Menteri tentang industri penjualan langsung dalam menyesuaikan materi dengan UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Harapan saya pasal-pasal ini bermanfaat dalam mencegah jatuhnya banyak korban dan memberikan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang di Indonesia.

Apalagi payung hukum ini mampu menjerat secara perorangan perorangan bukan saja pemilik perusahaan, sehingga perusahaan-perusahaan money game yang berbasiskan e-commerce dan mengandalkan website (perusahaan jenis ini tidak membuka kantor perwakilan di Indonesia untuk menghindari hukum dan pajak) dapat dijerat dan diproses secara hukum. Mari dengan niat yang tulus, kita bahu-membahu untuk memberantas praktik money game yang merugikan bangsa.

Pasal yang disetujui dalam Undang Undang Republik Indonesia No.7 tentang Perdagangan (Berlaku mulai 11 Maret 2014) 

Pasal 7
3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:
a. single level; atau
b. multilevel. Pasal 8
Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung Pasal 9
Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang

Penjelasan skema piramida pasal 9: Yg dimaksud dgn “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yg bukan dr hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha utk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yg bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tsb.

 Pasal 105
Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

 Pasal 106
Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Masyarakat dihimbau jeli dlm memilih berusaha dan bermitra usaha
Copy uu dpt di download di: bit.ly/1gmD96p

  • 7

Pemerintah Mengesahkan UU Perdagangan

Selasa 11 Febuari 2014, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Perdagangan. Melalui undang-undang ini, salah satunya pemerintah mengakui dan melindungi indtrustri MLM/DS (Multi Level Marketing/Direct Selling). Melalui pasal-pasal Multi Level Marketing dalam Undang-Undang Perdagangan, masyarakat dapat melihat perbedaan antara MLM/DS (Multi Level Marketing/Direct Selling) yang benar & Money Game yang berkedok MLM (Multi Level Marketing). Dan intinya adalah MLM (Multi Level Marketing) di akui dan dilindungi sedangkan skema piramida dilarang. Semoga dengan Undang-Undang ini, para distributor dapat dengan lebih kuat dan berani dalam menjalankan bisnisnya. Terimakasih.

http://www.menpan.go.id/jdih/perundang-undangan/undang-undang?download=4269:uu2014-no-007


  • 18

HATI-HATI PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI

Daftar Perusahaan yang mendapat SURAT PERINGATAN dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

http://www.bkpm.go.id/contents/news_detail/174001/marqueefont-colorredbhati-hati-penipuan-berkedok-investasibfontmarquee#.UyezTKiSzU0

 

Daftar pesahaan tersebut per 20 Maret 2014 adalah :

  1. PT. BOSS VENTURE
  2. PT. GOLDEN BULLION INDONESIA
  3. PT. GOLDEN TRADER INDONESIA SYARIAH (GTIS)
  4. PT. ASIAN GOLD CONCEPT
  5. PT. GOLDEN SHINES
  6. PT. TVI EXPRESS

 

Untuk info detailnya klik link diatas.


  • 19

  • 0

Serbuan Money Game ke Pinggiran dan Pedesaan

Besar kemungkinan kota-kota kecil dan daerah pedesaan akan diserbu oleh pelaku money game. Bagaimana membendungnya?

Satu keadaan yang cukup memprihatinkan, sekaligus harus kita waspadai, adalah potensi penyebaran money game di kota-kota kecil atau daerah-daerah pedesaan. Kalau money game dapat berkembang di kota-kota besar serta melibatkan berbagai kalangan—mulai dari kaum berpendidikan tinggi atau intelektual, birokrat, dan pejabat—maka kota-kota kecil pun pasti tidak akan sulit mereka serbu.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan potensi ledakan money game bisa terjadi di daerah atau kota-kota kecil. Beberapa faktor tersebut di antaranyaadalah faktor mudahnya money game diduplikasi, faktor tingkat pendidikan, pengetahuan, dan penguasaan informasi oleh masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum. Mari kitabahas satu per satu.

Pertama, faktor mudahnya money game diduplikasi adalahpenyebab utama mengapa bisnis ilegal ini mudah tumbuhdan berkembang. Katakanlah beberapa money game yangpernah beroperasi kemudian tutup, baik karena bangkrut atau karena ditutup pihak berwajib. Mengingat modusnya mudah sekali ditiru, maka mudah saja bagi para operator money game untuk membuat program yang baru dan serupa.

Bahkan, dengan logika sederhana, modus sebuah perusahaan money game bisa dengan mudah ditiru oleh anggota maupun karyawannya. Begitu mengetahui bahwa prinsip bekerjanya money game adalah membayar pendapatan member lama dengan uang pendaftaran member baru, maka money game itu pun sudah bisa beroperasi.

Contoh paling nyata dari kecenderungan penduplikasian money game ini bisa ditemui dalam kasus money game Kospin di Pinrang, kasus Golden Saving di Jakarta, atau kasus Pohon Mas di Surabaya- Malang. Para pelaku utama atau operator money game tersebut rata-rata adalah bekas karyawan atau pimpinan perusahaan money game sebelumnya yang sudah bangkrut atau ditutup pihak berwajib.

Tampaknya, apabila para operator money game sudah jenuh di suatu daerah, mulai diawasi atau malah ditutup pihak berwajib, atau sudah berhasil mengeruk keuntungan dan tahu kapan harus kabur, maka mereka pasti mencari lahan baru.

Kedua, faktor tingkat pendidikan, pengetahuan, dan penguasaan informasi masyarakat daerah. Memang tidak ada jaminan bahwa tingginya tingkat pendidikan akan menjamin seseorang akan mudah mengenali bentukbentuk money game. Kasus-kasus money game dan piramid yang sudah pernah dibahas di sini menunjukkan bahwa mereka yang berpendidikan tinggi setingkat sarjana, doktor, profesor sekalipun bisa tertipu oleh money game.

Apalagi mereka yang sangat rendah pendidikannya?
Minimnya informasi menyangkut program-program penipuan seperti money game di kota-kota kecil atau daerah pedesaan juga menambah tingkat kerentanan masyarakat. Apabila di kota-kota besar saja—di mana informasi berlimpah, termasuk mengenai money game dan skema piramid—masih begitu banyak yang terjerat penipuan ini, bagaimana dengan kota-kota kecil dan daerah pedesaan?

Bila kita tengok kasus Koperasi Guyup Raharjo di Yogyakarta, kasus Yayasan Amaliah di Bogor, kasus
Pohon Mas dan Kospin, semua melibatkan warga pedesaan yang sama sekali tidak pernah tahu culasnya
money game. Belum terhitung lagi kasus-kasus penipuan dengan modus yang sama yang tidak pernah terekspos oleh media massa, mungkin bisa lebih banyak jumlahnya.

Ketiga, adalah faktor lemahnya penegakan hukum dalam kasus-kasus sejenis. Mungkin ini merupakan gejala umum di Indonesia mengingat aturan yang baku mengenai pelarangan money game dan skema piramid belum ada. Akibatnya, aparat penegak hukum pun sering kebingungan mencari dasar penindakan.

Sebenarnya, dalam beberapa kasus pihak berwajib terbukti bisa menemukan dasar hukum yang tepat dan kuat bagi penindakan. Sebut misalnya penggunaan Pasal 378 KUHP tentang tindak penipuan atau penggunaan pasal-pasal UU No. 10/1998 tentang Perbankan. Namun, dalam sejumlah kasus yang lebih canggih seperti money game atau skema piramid berkedok e-commerce, aparat tampak ragu menggunakannya.

Yang lebih berbahaya, modus operandi money game dan skema piramid sering mendompleng berbagai jenis bisnis yang sah, beragam aktivitas sosial yang diterima masyarakat, atau bahkan kegiatan yang didukung oleh pemerintah. Akibatnya, program-program penipuan semacam ini sering lolos dari perhatian pihak berwajib. Sebut misalnya money game yang dibungkus dengan label koperasi simpan pinjam, arisan kekeluargaan, atau bahkan yayasan amal dan keagamaan.

Lalu, selama UU Anti Piramid belum terbentuk, apa yang bisa diupayakan untuk membendung laju perkembangan money game dan skema piramid yang seolah bak mati satu tumbuh seribu itu? Tampaknya, tidak ada langkah yang lebih tepat selain terus-menerus meningkatkan kewaspadaan sekaligus terus mendidik masyarakat akan bahaya program penipuan ini. Usahausaha penyebaran informasi atas bahaya money game dan skema piramid harus terus dilakukan dan ditingkatkan, dengan tingkat jangkauan yang semakin luas hingga ke kota-kota kecil dan daerah pedesaan.

Salah satu langkah yang perlu dirintis adalah dengan mulai menggandeng institusi pendidikan seperti sekolahsekolah atau perguruan tinggi untuk ikut aktif membahas, meneliti, atau menyebarkan informasi
mengenai bahaya money game. Selama ini yang terjadi justru ironis sekali, yang mana banyak institusi pendidikan yang malah menjadi tempat berkembangnya money game dan skema piramid, seperti kasus Pohon Mas di Malang. Ini harus dicegah dan dibalikkan kondisinya, yaitu institusi pendidikan harus menjadi tempat utama untuk memerangi program penipuan ini.

Segala saluran informasi yang memungkinkan harus didayagunakan. Bahkan, perusahaan-perusahaan DS/MLM yang murni dan sah secara hukum harus ikut aktif untuk ambil bagian dalam mendukung gerakan penyebaran informasi ini. Para mitra usaha atau distributor bisa menjadi mitra bagi penyebaran informasi tersebut. Sebab, bagi kalangan industri DS/MLM, perang terhadap money game dan skema piramid adalah perang terhadap musuh bersama. Jadi, kita semua jangan sampai kendor untuk memerangi money game dan skema piramid.(ez)

info: apli XXXV januari-maret 2007


  • 0

Membangun Kebiasaan Unggul Top Leader MLM

Top Leader

Dalam serial buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki sering menyatakan bahwa bisnis MLM merupakan sekolah bisnis yang sangat bagus untuk dimasuki oleh setiap orang yang ingin maju secara finansial. Sementara dalam sebuah wawancara, Andrias Harefa, penulis buku-buku bestseller, juga menyatakan bahwa bisnis MLM merupakan salah satu wadah pembelajaran kewirausahaan yang sangat bagus bagi generasi muda. Pendek kata, MLM dapat diposisikan sebagai sebuah Sekolah Kehidupan.

Pandangan-pandangan di atas tidak mengada-ada sama sekali. Bisnis MLM memang menawarkan rangakaian proses pembelajaran yang mungkin tidak akan ditemui di tempat lain. Dalam bisnis ini, orang benar-benar ditantang untuk melakukan proses pengembangan
diri semaksimal mungkin. Jika tidak mampu menjalani proses tersebut, maka bisa dipastikan keikutsertaan seseorang di bisnis ini akan seumur jagung saja.

Dalam proses pembelajaran di bisnis MLM, salah satu hal terbaik yang bisa dilakukan adalah membangun kebiasaan-kebiasaan unggul. Kebiasaan unggul ini bisa didapat dari berbagai pengalaman langsung di lapangan, atau dari proses penalaran dan pengembangan yang sinergis antara pengalaman sendiri dengan pengalaman orang lain. Hampir semua top leader MLM menjadikan pengalaman sendiri sebagai salah satu sumber utama strategi pengembangan bisnisnya. Namun, tak jarang pula pengalaman dari sumbersumber luar juga menjadi inspirasi dan menjadi sangat membantu pengembangan bisnis.

Sukses para top leader MLM sejatinya berasal dari kebiasaan-kebiasaan mereka yang positif dan unggul. Kebiasaan itu dipupuk dan dikembangkan selama bertahuntahun sampai sungguh-sungguh menampakkan hasil. Semisal, kebiasaan dalam hal merekrut secara rutin para member atau calon leader baru, kebiasaan berpikir sebagai seorang pemenang, kebiasaan mengatasi masalah dengan kebijaksanaan seorang pemimpin sejati, kebiasaan
mengembangkan keterampilan dan potensi diri, dll.

Nah, bagi seorang pemula di bisnis ini, tugas yang sama juga harus dilakukan, yaitu membangun kebiasaan unggul sebagaimana juga dilakukan oleh sponsor atau upline leader
mereka. Pada prinsipnya, keseluruhan prinsip yang diulas dalam rubrik ini adalah hal-hal yang sifatnya mendasar dan perlu dijadikan sebagai kebiasaan sukses seorang distributor MLM. Namun, tetap ada yang namanya kebiasaan “biasa” serta kebiasaan yang sifatnya “unggul”.

Lalu, apa itu kebiasaan “biasa” dan kebiasaan “unggul”? Kebiasaan “biasa” sebenarnya merujuk kepada prinsipprinsip mendasar, yang pastinya wajib dijalankan atau dikuasai. Kebiasaan “biasa” di sini tidak bisa diartikan sebagai kebiasaan yang tidak istimewa atau kurang bernilai. Sebaliknya, kebiasaan “biasa” adalah kebiasaan standar yang menjadi basic dari kesuksesan. Kebiasaan “biasa” yang standar itu sama pentingnya dengan kebiasaan “unggul”, karena kebiasaan-kebiasaan itu juga menjadi fondasi kesuksesan.

Sementara kebiasaan “unggul” bisa diartikan sebagai kebiasaan khusus yang diyakini bisa mempercepat, memperkuat, dan melestarikan kesuksesan seorang leader MLM. Merekrut member baru itu adalah kebiasaan yang “biasa”. Mengapa? Karena ini merupakan standar aktivitas yang harus dilakukan oleh setiap distributor untuk mengembangkan sebuah grup MLM. Nah, kebiasaan merekrut itu baru disebut unggul bila diarahkan pada hasil rekrut yang sangat berkualitas, serta mampu melahirkan para calon leader baru.

Lalu, apa saja kebiasaan unggul para top leader MLM yang bisa diteladani dan dibangun oleh para pemain baru di bisnis ini? Kebiasaan unggul top leader MLM itu beragam sekali, bahkan bisa berbeda-beda terkait dengan konteks perusahaan dan masa perkembangan MLM itu sendiri. Namun, ada beberapa kebiasaan unggul yang sifatnya lebih universal—dan bisa dipelajari kapan pun serta oleh siapa pun—yang sangat bermanfaat bagi pengembangan karakter sukses seorang top leader MLM. Anda bisa simak dalam tulisan “5 Kebiasaan Unggul Top Leader”.[ez]

info: apli XXXIV oktober-desember 2006