Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

  • 3

Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

piramidaAPLI telah memperjuangkan agar Indonesia mempunyai undang-undang anti money game sejak lama, yakni sejak saya aktif di pengurus APLI tahun 2006. APLI sudah memperjuangkan ini bahkan jauh sebelum tahun 2006. Awal cita-citanya adalah mempunyai undang-undang tersendiri yang memerangi money game. Namun, banyak yang pesimis akan hal ini hingga menyebutnya mission imposible. Waktu saya menjadi Ketua Taskforce anti money game APLI tahun 2011, undang-undang ini dibentuk dengan tujuan membuktikan kepada regulator dan legislatif bahwa money game berbahaya. Kami berharap bisa membentuk undang-undang, atau setidaknya Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen).Tidak ada akar rotan pun jadi. Namun jika dalam bentuk PP atau Permen, maka sanksinya tidak dapat berbentuk pidana, hanya sanksi perdata saja. Hal ini, kurang memberikan efek jera bagi pelakunya.

Pada tahun 2013 disaat saya baru menjabat ketua umum APLI, melalui pembicaraan dengan Pak Ardiansyah Parman di Hotel Borobudur bulan April 2013, diketahui bahwa pemerintah sedang membuat Rancangan Undang-Undang Perdagangan. Selama ini produk hukum yang setara undang-undang di bidang perdagangan adalah hukum kolonial Belanda Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 yang lebih banyak mengatur peizinan usaha. Saya melihat ini adalah suatu titik terang dan kesempatan emas bagi APLI untuk mengusulkan memasukan beberapa pasal untuk memerangi money game.

Ada sebagian kecil kalangan regulator yang berpendapat bahwa perjuangan APLI dalam meng”gol”kan undang-undang anti money game merupakan upaya dari sekelompok pengusaha yang tergabung di APLI agar usahanya di lindungi. Untuk menepis pendapat yang salah ini, melalui berbagai kesempatan pertemuan dengan para pengambil keputusan dan saat pertemuan membahas revisi DIN (Daftar Investasi Negatif) tanggal 3 Mei 2013 berkaitan dengan AFTA yang dihadiri oleh 14 kementerian, KADIN dan 19 asosiasi berbagai bidang saya sampaikan data bahwa pada tahun 2012 seluruh perusahaan penjualan langsung (dengan jumlah 160 perusahaan) yang telah mengantongi SIUPL yang terdaftar di BKPM, memiliki total omzetnya sebesar 10,2 triliun rupiah selama satu tahun. Di lain pihak, satu perusahaan money game memiliki omzet 16,5 triliun dalam 1-2 tahun, bahkan ada yang sampai 18 triliun. Bisa dibayangkan perputaran uang money game jauh lebih besar, dan korbannya adalah sebagian besar masyarakat umum. Hanya sebagian kecil saja masyarakat MLM yang terlibat. Hal ini bisa dilihat bahwa korban langsung adalah masyarakat umum sedangkan korban tidak langsung adalah industri penjualan langsung yang image-nya menjadi negatif, karena banyak perusahaan money game yang berkedok perusahaan penjualan langsung/MLM. Dengan melibatkan dana sebesar itu sudah bisa masuk ke dalam kepentingan nasional bangsa ini yang segera harus di buat pencegahannya.

Dengan upaya-upaya tersebut akhirnya regulator dapat diyakinkan bahwa undang-undang anti money game sangat perlu dibuat guna dalam melindungi masyarakat. Saya masih ingat pada pukul 21.00 saya ditelepon regulator yang menanyakan apa usul APLI dalam memerangi money game yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Perdagangan. Regulator juga meminta hal ini disampaikan esok pada pukul 10.00 dalam sebuah rapat di Kemendag yang akan membahas tentang RUU Perdagangan. Telepon itu memberikan saya semangat yang luar biasa, karena pertanyaan inilah yang APLI perjuangkan bertahun-tahun lamanya yang membuat saya dan Pak Bayu Riono lembur sampai tengah malam untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi industri penjualan langsung.

Namun ternyata, yang diminta adalah dalam bentuk usulan pasal-pasal, sehingga perlu beberapa waktu untuk merumuskan. Sayang, ini akhirnya terlambat karena materi RUU Perdagangan, juga Daftar Investasi Masalah telah selesai diproses pemerintah dan telah diberikan kepada DPR untuk dipelajari. Jadi, untuk saat ini sudah tertutup kemungkinan usulan APLI bisa masuk melalui pemerintah. Dan kesempatan yang tersisa hanya masuk melalui DPR. Saya ingat waktu task force membedah kasus TVI. Saat itu, APLI melibatkan Komisi III dan Komisi VI DPR.

Di saat saya sedang dalam proses menghubungi DPR, tiba-tiba teman lama saya Ibu Tina Silaen menelepon pada Jumat pagi menanyakan kabar dan menyampaikan bahwa suami beliau, Pak Sukur Nababan ingin bertemu dengan saya sebagai ketua umum APLI pada sore itu juga. Namun sayang, saat itu saya sudah memiliki janji lain. Akan tetapi, karena Pak Sukur menelepon langsung dan menyatakan bahwa pertemuan tersebut sangat mendesak, jadilah kami bertemu pukul tiga sore. Kebetulan Pak Sukur Nababan adalah anggota DPR Komisi VI dan beliau merupakan pelaku aktif di Industri penjualan langsung. Beliau mempunyai visi yang sama dengan saya dan APLI dalam memerangi dan mencegah praktik money game, demi melindungi masyarakat Indonesia secara nasional. Beliau orang yang tepat. Kalau beliau bukan pelaku industri penjualan langsung, bisa dibayangkan saya akan memerlukan waktu lagi untuk menjelaskan dan menyakinkannya, yang tentunya akan terlambat. Walaupun beliau mengundang saya untuk keperluan lain, tapi usulan APLI untuk memberantas money game dan perlindungan terhadap produk-produk penjualan langsung dalam RUU Perdagangan menjadi menu utama perbicangan kami yang memakan waktu kurang lebih 5 jam. Kami membahas definisi piramida. Memang ini semua gerakan dari tangan Tuhan yang membantu saya. DIM (Daftar Investasi Masalah) untuk RUU Perdagangan yang seharusnya diberikan pada Sabtu pagi, akhirnya diundur hingga hari Senin, sehingga saya memiliki waktu dua hari untuk mematangkan rumusan pasal-pasalnya. DIM berhasil diselesaikan pada hari Sabtu. Namun, setelah diskusi dengan Dewan Komisioner APLI, beberapa perubahan diusulkan. Materi ini pun dimatangkan pada hari Minggu, sehingga tepat hari Senin bisa saya sampaikan kepada Pak Sukur Nababan.

Adapun landasan pemikiran dan usulan APLI tentang pasal-pasal anti piramida (istilah yang mengantikan money game, dipilih setelah melakukan studi yang panjang, semua negara pun menggunakan istilah ini untuk merujuk pada money game), sebagai berikut:

  1. Praktik Skema Piramida
    Banyak pelaku yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mengecoh dan menjanjikan keuntungan instan tanpa perlu bekerja. Mereka mengambil dana dari masyarakat dengan cara mengajak bergabung dalam kegiatan usaha yang berkedok penjualan langsung berjenjang. Pada praktiknya keuntungan/bonus yang dibagikan berasal dari biaya yang dikumpulkan dari orang yang bergabung kemudian, untuk membayar orang yang merekrutnya bersama dengan jaringan diatasnya. Konsep ini dikenal dengan skema Piramida. Misalnya dengan perbandingan 1:5, maka untuk membayar bonus 1 orang diperlukan uang setoran dari 5 orang yang bergabung, kemudian untuk membayar 5 orang, diperlukan uang dari 25 orang yang bergabung, dst. Dengan begitu, suatu saat jumlah uang yang masuk dari orang baru tidak mencukupi kecepatannya untuk membayar orang yang telah masuk kemudian. Di situlah titik kebangkrutan atau bom waktu telah meledak. Pelaku yang melakukan praktik ini sudah menyadari dari awal dan akan membawa kabur uang yang terkumpul sebelum bom waktu tersebut meledak. Sementara dalam usaha penjualan langsung berjenjang yang benar, bonus didapatkan dari produk yang terjual. Selama ini, tidak ada peraturan seperti itu. Praktik tersebut diketahui setelah adanya delik aduan. Itu berarti penipuan sudah terjadi dan tidak bisa diatasi apalagi dicegah. Oleh karena itu kami menilai perlu adanya peraturan yang dapat memberikan efek jera dan hukuman serta dapat menghentikan praktik ini sebelum jatuh banyak korban dan semuanya terlambat. Praktik tersebut, telah banyak masyarakat yang dirugikan dengan cara: Menarik dana dari masyarakat dengan cara menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu dekat. Padahal keuntungan yang dijanjikan tersebut diambil dari uang pendaftaran orang yang bergabung kemudian. Pendaftaran dijadikan kedok sebagai penarik dana dari masyarakat. Uang pendaftaran dalam jumlah besar dengan dipaketkan bersama produk yang harganya tidak sebanding nilainya dengan uang yang disetorkan, sehingga produk dijadikan sebagai kedok penarik dana besar pendaftaran. Korban langsung dari praktik ini adalah masyarakat luas yang dalam sejarah dirugikan sampai jumlah triliun rupiah sehingga dapat digolongkan kepada kepentingan nasional. Sementara pelaku usaha penjualan langsung berjenjang menjadi korban tidak langsung. Citra pelaku usaha ini menjadi negatif di mata masyarakat.
  2. Perlindungan produk-produk yang dipasarkan dengan sistem penjualan langsung (direct selling).
    Tidak adanya regulasi untuk melindungi pengusaha-pengusaha kecil mandiri dalam melakukan usahanya, secara direct selling. Praktik direct selling adalah penjualan secara langsung dengan tujuan melindungi pengusaha kecil mandiri dari pengusaha retail konvensional yang menjual dalam sistem gerai-gerai seperti toko, supermaket, mini market, dsb.
    Dalam sistem penjualan retail konvensional para gerai bersifat pasif menunggu pembeli datang, sehingga untuk memberikan pengenalan terhadap produk diperlukan strategi marketing komunikasi massa dimana hal ini memerlukan biaya yang telah diperhitungkan dalam harga produknya.
    Sementara dalam sistem pemasaran direct selling walaupun komunikasi massa tetap diperlukan, tetapi masih tetap dapat berjalan, karena tenaga-tenaga penjualnya bersifat aktif menjemput pembeli dan menerangkan manfaat, cara pakai, dan kelebihan dari produknya. Jika suatu produk telah tergarap dengan baik oleh sistem direct selling sehingga pemahaman (awarness) produk dikenal luas oleh masyarakat maka sudah seharusnya produk tersebut tetap dipasarkan eksklusif dengan sistem direct selling sehingga jerih payah para tenaga pemasarnya yang telah bergerilya bertahun-tahun tidak dirugikan oleh para gerai-gerai umum. Maka diperlukan adanya regulasi yang melindungi para pengusaha kecil mandiri agar produk-produk yang dijual secara direct selling tidak diperbolehkan dijual digerai-gerai konvensional. Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, kami mengusulkan, adanya suatu peraturan yang melindungi, terhadap: (note: tulisan yang di cetak miring dan tebal merupakan tambahan yang kami maksud)
  • Pengakuan sistem pemasaran penjualan langsung berjenjang secara harafiah pada RUU Perdagangan:

APLI mengusulkan penambahan pada Rancangan Undang-Undang RI tentang Perdagangan, sebagai berikut:

1) Penambahan pada Pasal 5 menjadi:
Distribusi barang dan/atau jasa yang perdagangannya
secara langsung atau tidak langsung sampai kepada
konsumen dapat dilakukan dengan sistem:
a. Perdagangan umum;
b. Waralaba;
c. Penjualan langsung;
d. Penjualan langsung berjenjang; atau
e. Sistem pemasaran lain

Kemudian diikuti penambahan pada “Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang RI tentang Perdagangan”, sebagai berikut:

Pasal 5
Huruf c
Yang dimaksud dengan “penjualan langsung” (direct selling) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa langsung ke konsumen diluar lokasi tetap penjualan eceran.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “penjualan langsung berjenjang” (Multi Level Marketing) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang dan/atau jasa kepada konsumen.

Huruf e
Yang dimaksud dengan sistem pemasaran lain adalah pemasaran selain perdagangan umum, waralaba, penjualan langsung atau penjualan langsung berjenjang.

  • Penambahan Pasal Tersendiri:
    APLI mengusulkan penambahan pasal tersendiri untuk mengatur tentang industri Penjualan Langsung dan Penjualan Langsung Berjenjang pada Rancangan Undang-Undang RI tentang Perdagangan. Pengaturan mencakup perlindungan dari skema piramida dan perlindungan produk-produk yang dipasarkan secara penjualan langsung. Di usulkan sebagai Pasal 9 sebelum masuk kepada Bagian Ketiga:

Pasal 9
(1) Distribusi barang dan/atau jasa yang perdagangannya secara langsung atau tidak langsung dilarang menerapkan sistem skema piramida.

(2) Distribusi barang dan/atau jasa yang memiliki hak distribusi eksklusif untuk di perdagangkan dengan sistem penjualan langsung dan/atau penjualan langsung berjenjang, hanya dapat dipasarkan dengan sistem penjualan langsung oleh penjual yang resmi terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung dan/atau penjualan langsung berjenjang tersebut.

(3) Distribusi barang dan/atau jasa yang memiliki hak distribusi eksklusif untuk di perdagangkan dengan sistem penjualan langsung dan/atau penjualan langsung berjenjang tidak boleh dilakukan dengan sistem seperti yang dimaksud pada huruf a,b, dan e dalam pasal 5, kecuali oleh pihak yang ditunjuk atau mendapat ijin resmi dari perusahaan penjualan langsung dan/atau penjualan langsung berjenjang tersebut.

(4) Perusahaan penjualan langsung dan/atau penjualan langsung berjenjang dapat memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memiliki hak distribusi eksklusif, namun barang dan/atau jasanya tersebut tidak termasuk yang dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal 9.

Kemudian diikuti penambahan pada “Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang RI tentang Perdagangan”, sebagai berikut:

Pasal 9 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Skema Piramida” adalah kegiatan usaha dengan nama atau istilah apapun dimana keikutsertaan mitra usaha berdasarkan pertimbangan adanya peluang untuk memperoleh imbalan yang berasal atau didapatkan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau sesudah bergabungnya mitra usaha tersebut, dan bukan dari hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa.

Definisi skema piramida ini telah digunakan dengan efektif, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No.32/M-DAG/PER/8/2008 pada pasal 1 ayat (12), bedanya hanya kata hasil diganti biaya (pada penulisan yang dicetak miring dan underline). Karena kata hasil dapat bersifat luas dan dapat menjadi rancu.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hak distribusi eksklusif” adalah hak untuk mendistribusi barang dan/atau jasa yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia, yang didapatkan melalui perjanjian dari pemilik merek dagang dan/atau memang merek dagang tersebut dimiliki sendiri.

Yang dimaksud dengan “penjual yang resmi terdaftar” adalah mitra usaha yang telah terdaftar resmi menjadi anggota perusahaan penjualan langsung dan/atau penjualan langsung berjenjang.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pihak yang ditunjuk atau mendapat izin resmi” adalah pihak yang telah mendapat izin memperdagangkan produknya dengan sistem gerai-gerai umum dan/atau yang dimaksud pada huruf a,b, dan e dalam pasal 5, yang lebih dimaksud menjadi pusat persediaan barang pada daerah-daerah tertentu untuk melayani tenaga penjual resmi maupun pemakai barang/atau jasa atau mendapat izin resmi melakukan pameran, ekpo, dsb.

Ayat (4)
Cukup Jelas

  •  Penambahan Pasal Tersendiri pada BAB XV

Ketentuan Pidana:
APLI mengusulkan penambahan ada pasal tersendiri untuk memberikan sanksi yang memberikan efek jera terhadap pelanggarnya.
Di usulkan setelah Pasal 66 pada RUU Perdagangan (jika belum bergeser karena penambahan pasal):
Pasal 67

(1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan yang dimaksud pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

(2) Setiap Pelaku Usaha yang memasarkan namun tidak mendapat ijin seperti yang dimaksud pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

(3) Setiap Pelaku Usaha yang memasarkan dengan sistem selain penjualan langsung diluar ijin seperti yang dimaksud pasal 9 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Kemudian diikuti penambahan pada “Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang RI tentang Perdagangan”, sebagai berikut:

Pasal 67
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pelaku usaha” adalah pelaku sebagai pemilik perusahaan dan/atau pelaku mitra usaha pembangun jaringan penjualan langsung berjenjang yang telah merekrut secara langsung minimal 10 orang dan/atau mempengaruhi minimal 50 orang untuk bergabung.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Itulah usulan dan landasan pemikiran original dari APLI, dan walaupun ada beberapa perubahaan kalimat dan beberapa usul pasal tidak disetujui tapi hampir 90% usulan APLI dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perdagangan yang pada tanggal 11 Febuari 2014 di putuskan melalui sidang pleno. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2014 di tandatangani oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sekarang ini APLI sedang memperjuangkan untuk mengawal dan siap membantu law inforcement pemerintah agar UU No.7 Tahun 2014 yang berkaitan dengan industri penjualan langsung dapat memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang merugikan masyarakat melalui praktik piramida. Saat ini, usaha tersebut dalam proses memberikan masukan kepada pemerintah dalam merevisi Peraturan Menteri tentang industri penjualan langsung dalam menyesuaikan materi dengan UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Harapan saya pasal-pasal ini bermanfaat dalam mencegah jatuhnya banyak korban dan memberikan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang di Indonesia.

Apalagi payung hukum ini mampu menjerat secara perorangan perorangan bukan saja pemilik perusahaan, sehingga perusahaan-perusahaan money game yang berbasiskan e-commerce dan mengandalkan website (perusahaan jenis ini tidak membuka kantor perwakilan di Indonesia untuk menghindari hukum dan pajak) dapat dijerat dan diproses secara hukum. Mari dengan niat yang tulus, kita bahu-membahu untuk memberantas praktik money game yang merugikan bangsa.

Pasal yang disetujui dalam Undang Undang Republik Indonesia No.7 tentang Perdagangan (Berlaku mulai 11 Maret 2014) 

Pasal 7
3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:
a. single level; atau
b. multilevel. Pasal 8
Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung Pasal 9
Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang

Penjelasan skema piramida pasal 9: Yg dimaksud dgn “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yg bukan dr hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha utk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yg bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tsb.

 Pasal 105
Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

 Pasal 106
Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Masyarakat dihimbau jeli dlm memilih berusaha dan bermitra usaha
Copy uu dpt di download di: bit.ly/1gmD96p

[:]


3 Comments

dodo

August 12, 2015at 3:31 pm

Banyak perusahaan sistem piramid di Indonesia. mengapa UU nya tdk tegas? sebut saja perusahaan biogreen, moment, 3i network, bio spray. yg semuanya menggunakan sistem binary.
Tolong APLI bantu mendesak pemerintah lbh tegas bertindak dan memberikan sanksi tegas. Atau indistri DS/MLM di INdonesia akan lambat pertumbuhannya dibadning dgn negara ASEAN lainnya yg perkembangan DS/MLM nya sangat pesat karena jelas dan tegas penegakan hukum UU DS/MLM nya.

Dino

September 4, 2015at 11:56 pm

Salam hangat pengurus APLI,
Ada sedikit yang mau saya tanyakan. Belakangan ini bisnis dari azaria beauty shop (myazaria.com) lagi booming, bahkan mendapat ajakan teman untuk bergabung. Setelah melihat sistem bisnis, saya merasa ragu untuk memastikan kelegalannya. Saya mohon APLI bisa mengeceknya lebih detail. Dan apakah bisnis itu legal? mengaku bukan MLM, tapi seperti MLM. dibilang Penjualan langsung tapi hanya ada SIUP bukan SIUPL. dan apakah tergabung di APLI? Mohon memberi masukan dan penjelasan dari APLI ke email saya dino.thridson@gmail.com
Terima kasih.
Dino

oakley sunglasses sale

September 21, 2015at 11:34 pm

Thanks a lot for sharing!

Leave a Reply